Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) berencana akan menggelar aksi damai ke Istana Negara pada Senin, 8 Desember 2025. Aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Menteri Purbaya Yudhi Sadewa dan dinilai merugikan desa di seluruh Indonesia.

Rencana aksi tersebut mengemuka setelah DPP Apdesi menggelar Zoom Meeting pada Sabtu malam (29/11) lalu. Dalam rapat itu, para peserta sepakat bahwa aspirasi harus disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto agar regulasi tersebut dibatalkan atau setidaknya ditinjau kembali.

Hal itu dikonfirmasi kebenarannya oleh Surta Wijaya, Ketua Umum DPP Apdesi, saat dihubungi Krandegan.id melalui pesan WhatsApp. Ia membenarkan bahwa Apdesi tengah mempersiapkan aksi penyampaian aspirasi secara damai dan terbuka.

“Benar, kami akan menggelar aksi damai pada 8 Desember. Ini murni suara kepala desa seluruh Indonesia, bukan membawa bendera organisasi mana pun. Bagi Kami, pencairan Dana Desa Tahap II tahun adalah harga mati” ujar Surta Wijaya.

Rencana Teknis Aksi Damai

Dari hasil rapat melalui Zoom Meeting Sabtu lalu, beberapa poin penting disepakati sebagai berikut :

1. Aksi akan dilaksanakan pada Senin, 8 Desember 2025. Ribuan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari berbagai provinsi direncanakan hadir untuk menyuarakan keresahan terhadap pemberlakuan PMK 81.
2. Titik kumpul berada di Lapangan Monas, lalu massa akan bergerak menuju Istana Negara mulai pukul 09.00 WIB.
3. Peserta wajib mengenakan baju khaki lengkap dengan atributnya, sebagai identitas resmi kepala desa dan perangkat desa di seluruh Indonesia.
4. Tidak diperkenankan membawa nama organisasi apa pun.. Aksi ini diputuskan sebagai gerakan murni dari para kepala desa, meskipun diprakarsai oleh jajaran Apdesi.

Mengapa APDESI Menolak PMK 81?

PMK 81 Tahun 2025 menimbulkan keresahan karena menghentikan penyaluran Dana Desa Tahap II dan mengalihkan sebagian besar anggaran desa untuk program di luar kewenangan pemerintah desa. Kebijakan ini dinilai menghambat pembangunan, pelayanan publik, hingga pembayaran honor kegiatan dasar di desa.

Apdesi menilai suara desa harus didengar karena Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah garda terdepan dalam pelayanan masyarakat. Mereka berharap Presiden Prabowo membuka ruang dialog dan mempertimbangkan ulang regulasi yang dianggap tidak adil tersebut.

Meski diperkirakan dihadiri massa besar, Apdesi menegaskan aksi ini akan berlangsung damai dan tertib. Para peserta aksi diminta menjaga etika, menghindari provokasi, serta fokus pada tujuan utama: menyampaikan aspirasi penolakan PMK 81 demi kemaslahatan masyarakat desa.

Dengan persiapan matang dan sikap terbuka, APDESI berharap aspirasi mereka dapat didengar dan ditindaklanjuti oleh Presiden.