Purworejo – Organisasi Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa Se-Kabupaten Purworejo (Polosoro) resmi menetapkan sikap terkait perkembangan situasi nasional menyangkut pencairan Dana Desa Tahap II yang dibatalkan oleh Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 81 tahun 2025. Keputusan itu diambil setelah melalui rapat internal para pimpinan, koordinator wilayah, dan Ketua Kecamatan pada hari ini, Kamis (4/12) di Kecamatan Gebang. 

Ketua Polosoro Purworejo, Suwarto,S.Sos, menyampaikan bahwa organisasi yang dipimpinnya saat ini mengambil sikap tegas dan terukur melalui dua rencana utama. Dua rencana yang telah disusun itu adalah sebagai berikut : 

Rencana Pertama, Jika sampai tanggal 6 Desember 2025 , kementerian terkait tidak mengeluarkan kebijakan untuk mencairkan Dana Desa Tahap II tahun ini, maka Polosoro akan berangkat ke Jakarta bergabung dengan teman Kades dan Perangkat Desa lain se-Indonesia dalam aksi damai menyuarakan aspirasi kepada Pemerintah Pusat. 

Adapun rencana kedua,  Jika sebelum tanggal 6 Desember 2025 terdapat kebijakan resmi dari kementerian terkait bahwa Dana Desa Tahap II yang tertahan akan dicairkan, maka Polosoro Purworejo tidak akan berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi. Dan inilah yang diharapkan oleh para Kades, Perangkat Desa, dan BPD. 

"Keputusan ini sebagai bentuk kepedulian kami terhadap desa-desa di Purworejo dan lainnya di Indonesia yang sangat terdampak atas terbitnya PMK 81 ini. Kami berharap pemerintah pusat segera memberikan kepastian," ujar Ketua Polosoro.

Polosoro juga telah menyiapkan skema teknis keberangkatan terstruktur apabila akhirnya mereka akan ke Jakarta. Rencana yang telah dipersiapkan ini mencakup : 

1. Transportasi, akomodasi dan konsumsi peserta yang nantinya akan dikoordinasikan oleh Ketua Kecamatan dan Koordinator Wilayah (Korwil). 
2. Jadwal keberangkatan direncanakan pada Minggu, 7 Desember 2025 dari kecamatan masing-masing. Seluruh peserta akan berkumpul pukul 16.00 WIB di Pendopo Wakil Bupati Purworejo sebelum bertolak menuju Jakarta secara bersamaan. 
3. Seragam saat aksi di Jakarta adalah wajib mengenakan pakaian khaki lengkap sebagai identitas resmi perangkat dan kepala desa.

Polosoro Purworejo berharap pemerintah pusat dapat segera memberikan kepastian agar keresahan para kepala desa dan perangkat desa tidak berkelanjutan. Dana Desa tahap II dinilai sangat vital untuk menyelesaikan perencanaan dan program prioritas desa hingga akhir tahun.

"Langkah kami murni untuk memperjuangkan hak desa dan keberlanjutan pembangunan di desa. Semoga pemerintah mendengar dan merespon secepatnya" jelas Suwarto.