Jakarta, 8 Desember 2025 — Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro, menerima 11 perwakilan peserta aksi damai Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kantor Kementerian Sekretariat Negara siang ini. Pertemuan itu menjadi momen penting setelah ribuan Kades dan perangkat desa menggelar aksi damai di kawasan Medan Merdeka Selatan, Jakarta.

Informasi hasil pertemuan ini diperoleh langsung dari Widhi Hartono, Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia), yang berhasil diwawancarai oleh Krandegan.id. Widhi merupakan salah satu dari 11 perwakilan peserta aksi yang masuk dan berdialog langsung dengan Wamensesneg.

Menurut Widhi, Wamensesneg menyampaikan beberapa komitmen penting sebagai respon atas tuntutan peserta aksi damai. Adapun poin-poin yang disampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Dana Desa Tahap II Non Earmark Tahun ini akan diupayakan dapat dicairkan paling lambat 19 Desember 2025. Pemerintah memastikan proses percepatan penyaluran tengah dilakukan agar desa segera menerima haknya.
2. Permohonan pencabutan PMK 81 tahun 2025 akan disampaikan kepada Presiden setelah beliau kembali dari Aceh. Saat ini Presiden masih berada di Aceh sehingga keputusan akhir menunggu kedatangan beliau kembali ke Jakarta.
3. Pemerintah akan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari UU nomor 3 Tentang Desa yang salah satu isinya mengatur bahwa penghasilan tetap (siltap) kepala desa dan perangkat desa akan langsung dibayarkan dari APBN dan tepat waktu setiap bulannya. 

Widhi Hartono menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi angin segar bagi ribuan kepala desa dan perangkat desa yang memperjuangkan kepastian Dana Desa tahap II serta menolak pemberlakuan PMK 81. Ia menyampaikan rasa syukur bahwa suara para Kades akhirnya didengar langsung oleh pemerintah.

“Alhamdulillah, apa yang kami perjuangkan hari ini mendapat respon positif. Kami berharap komitmen ini segera diwujudkan. Terima kasih atas doa dan dukungan seluruh teman-teman. Salam Merdesa" ujar Widhi.

Aksi damai hari ini menjadi catatan penting perjuangan aparatur desa seluruh Indonesia. Seluruh peserta berharap pemerintah segera memberikan keputusan terbaik demi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan desa.