Jakarta — Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (DPP AKSI) mengeluarkan himbauan resmi pada Kamis, 4 Desember 2025, menyusul polemik terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 yang berpotensi membatalkan pencairan Dana Desa Tahap II. Surat bernomor 08/DPP.AKSI/XII/2025 itu ditujukan kepada seluruh Kepala Desa anggota AKSI di seluruh Indonesia.

Dalam himbauan tersebut, DPP AKSI menyampaikan lima poin penting terkait sikap organisasi terhadap perkembangan kebijakan Dana Desa :

1. Mengawal Janji Pemerintah Pusat. DPP AKSI menegaskan akan mengawal dan memastikan hasil rilis pers bersama antara Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri pada 4 Desember 2025 benar-benar direalisasikan. DPP juga mendesak kementerian terkait agar segera menerbitkan surat edaran resmi sebagai acuan pemerintah desa, paling lambat 8 Desember 2025.
2. Perjuangan Melalui Jalur Diplomasi. Dalam pernyataannya, DPP AKSI menegaskan bahwa perjuangan agar Dana Desa Tahap II tetap dicairkan akan ditempuh melalui diplomasi, komunikasi intensif, dan audiensi dengan kementerian serta lembaga pemerintah pusat.
3. Imbauan Menjaga Kondusifitas. DPP AKSI mengajak seluruh Kepala Desa tetap tenang dan menjaga kondusifitas wilayah masing-masing, seraya menunggu hasil proses diplomasi yang sedang dilakukan di tingkat pusat.
4. Aksi Solidaritas untuk Daerah Terdampak Bencana. Mengingat berbagai bencana yang sedang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, AKSI menginstruksikan seluruh anggotanya untuk menunjukkan empati dan melakukan penggalangan donasi guna membantu daerah terdampak.
5. Komitmen Perjuangan yang Elegan. DPP AKSI memastikan bahwa perjuangan organisasi tetap berpegang pada prinsip elegan, terukur, dan mengedepankan musyawarah, tanpa mengurangi ketegasan memperjuangkan hak-hak desa.

Himbauan tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP AKSI, Irawadi, serta ditembuskan kepada DPR RI dan tiga kementerian terkait.

Dengan keluarnya himbauan ini, DPP AKSI berharap para Kepala Desa tetap kompak dan solid, sambil menunggu keputusan resmi pemerintah mengenai keberlanjutan pencairan Dana Desa Tahap II.